Makalah Dampak Kebijakan Daendels

DAMPAK KEBIJAKAN DAENDELS

BAB I
PENDAHULUAN

Pada awal tahun 1808, Indonesia masih dihantui sistem politik dan ekonomi zaman VOC. Hal ini terlihat dari masih berlakunya sistem feodal, ditandai dengan kedudukan bupati yang sangat kuat. Selain itu terlihat pula pada sistem ekonomi dengan sistem porsenan kultur, yaitu persentase tertentu dari harga tafsiran penyerahan wajib dan kontingen yang dipungut dari rakyat. Keberadaan Herman William Daendles di Indonesia sebagai gubernur jendral yang bertujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris terhambat keadaan kondisi diatas.
Untuk mengatasinya, Daendles menggunakan sistem Liberal dengan membatasi hak-hak bupati, baik menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat (wajib tanam dan wajib kerja) dengan tujuan untuk mengurangi pemerasan oleh penguasa dan juga prinsip ini dapat selaras dengan kebebasan berdagang. Akan tetapi dalam hal ini, Daendels hanya memperhatikan masalah pertahanan dan ketentaraan.

BAB II
PEMBAHASAN

Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan.Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte.

Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggrisditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintahyang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar parapenguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang padatahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.

Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.

Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811)

H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa.

Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat.

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi.

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesandari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi.

a. Bidang Pertahanan Keamanan

1. Meningkatkan jumlah prajurit
Peningkatan jumlah prajurit ini, bertujuan untuk memperkuat angkatan perangnya. Jumlah yang tadinya 4000 orang menjadi 18000 orang. Jumlah itu diperolehnya dari orang-orang pribumi. Sedangkan untuk bintara dipergunakan orang Indo-Belanda dan untuk perwiranya adalah dari bangsa Belanda sendiri.
Untuk meningkatkan kedisplinan prajurit, Daedels mengadakan tangsi-tangsi militer yang baik, pakaian seragam, dan mengadakan rumah sakit militer. Dengan adanya bekal seperti ini, setidaknya menjadikan rakyat pribumi bisa belajar berperang.

2. Membangun benteng-benteng baru
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa politik yang diterapkan Daendels lebih mengarah pada pertahanan dan ketentaraan yang kemudian terlihat pada taktik pertahanan daratnya. Hal ini dibuktikan melalui benteng-benteng yang dibangun lebih kepedalaman dengan pusatnya ditempatkan di Dataran Tinggi Bandung. Ini menjadi pertimbangan Daendels karena benteng-benteng lama seperti Sunda Kelapa sudah tidak kuat dan tidak sesuai lagi.

3. Membangun kembali armada pertahanan laut
Selain dari penambahan prajurit dan membangun benteng-benteng baru, Daendels juga membangun kembali armada pertahan laut. Hal ini dirasa perlu oleh Daendels, karena armada belanda sudah hancur karena serangan Inggris di Teluk Jakarta maupun Surabaya. Akan tetapi kebijakan Daendels yang satu ini tidak berjalan lancar. Karena sampai ia ditarik kembali, kapal-kapal perang yang dipesannya dari Eropa tak kunjung datang, karena terhalang oleh Inggris.

4. Dibangunnya pelabuhan-pelabuhan
Pelabuhan yang bisa dibangun oleh Daendels terdapat di Surabaya tepatnya di pulau Menari, dilengkapi dengan benteng yang bernama Lodewijk. Pelabuhan yang juga digunakan sebagai pangkalan armada ini, awalnya akan dibangun didaerah Ujung Kulon. Akan tetapi, karna perlawanan dari Sultan Banten dan kondisi alam yang tidak memungkinkan, sehingga jadilah pelabuhan tersebut di daerah surabaya yang sampai tahun 1942, menjadi pangkalan armada Belanda.

5. Pembangunan Jalan Raya Anyer-Panarukan
Pembuatan jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan, sebuah jalan yang membentang sekitar 1000 km atas dasar pertimbangan pertahanan Jawa sebagai basis melawan serangan Inggris di Samudra Hindia. Dalam hal ini Daendels tidak mendatangkan orang-orang dari Belanda, akan tetapi memperkerjakan orang-orang pribumi (Indonesia) sendiri, yang disebut dengan kerja rodi. Sebenarnya belum diketahui waktu yang pasti kapan pembangunan jalan tersebut dimulai. Akan tetapi, bersamaan dengan dibuatnya jalan Beliau juga mendirikan jasa pos dan telegraf yang kemudian menjadi nama jalan Anyer-Panarukan, groote postweg (Jalan Raya Pos). Perlu diperhatikan kemudian, didalam catatan pada tahun 1810 Deandles telah membeli 200 kuda-alat pengangkut pos-yang menandakan jalan raya tersebut telah selesai.

b. Bidang Perekonomian

Walaupun sebenarnya perhatian Daendels tertuju pada pertahanan dan ketentaraan, akan tetapi Daendels juga membuat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan pertahanannya tersebut.
1) Mengeluarkan uang kertas
2) Meningkatkan usaha pemasukan
4) Menjual tanah keada swasta
5) Dibentuknya dewan pengawas keuangan Negara

c. Bidang Peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan.
1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orangEropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.

2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

d. Bidang Sosial-Ekonomi

Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya:
1. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasarandunia,
4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
6. Mengeluarkan uang kertas.

Dampak Kebijakan Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811)

1. Jawa (Tengah)
Seiring dengan adanya perjanjian Gianti pada tahun 1755, yang mengakibatkan perpecahan Negara Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, menjadikan Daendels membuat sebuah kebijakan dengan merubah kekuasaan. Yaitu, melaui upacara penerimaan residen di Surakarta danYogyakarta. Dalam kebijakan itu, residen dikerajaan-kerajaan tersebut harus diberi penghormatan sebagai wakil suatu kekuasaan yang tertinggi dan menempatkannya sejajar dengan raja-raja.
Hubungannya dengan perpecahan daerah tersebut, di Surakarta kebijakan itu diterima. Sedangkan di Yogyakarta tidak seperti itu. Hal ini terlihat dari sikap Hamengkubono II yang menentang peraturan ini pada tahun 1810. Sehingga ia dipaksa turun dari tahtanya melalui expedisi militer dan digantikan oleh putra mahkota Daendels, dengan gelar Hamengkubono III.
Peristiwa ini membuat Daendels bisa memaksa Yogyakarta dan Surakarta menerima perjanjian baru pada tahun 1811 yang menyebabkan Surakarta dan Yogyakarta kehilangan sebagian dari wilayahnya.
Pengaruh langsung dari pergantian kekuasaan tersebut, adalah persoalan otonomi pengaturan keuangan dan pembentukan angktan perang. Terlihat pada pergantian orang-orang jawa sebagai anggota intinya dengan orang-orang Madura, Makasar, Bali, dan Budak-budak dari daerah lain. Sistem kepangkatan dalam organisasi dan pengaturan ketentaraan yang bergaya Perancispun diterapkan pada masyarakat pribumi.

2. Bandung
Pada awalnya, Pembangunan Jalan Raya Pos ditujukan untuk kepentingan militer, akan tetapi lama kelamaan pembangunan ini malah memperkuat posisi perekonomian kota-kota yang dilaluinya, termasuk Bandung. Dampak positif dirasakan Bandung dari keberadaan jalan Raya Pos tersebut. Diantaranya terlihat pada posisi Bandung yang semakin strategis di mata pemerintah kolonial Belanda pasca diresmikannya Jalan Raya Pos. Posisi tersebut semakin kuat menyusul dibukanya jalur kereta api Batavia–Bandung melalui Bogor–Sukabumi-Cianjur dan jalur kereta api Batavia–Bandung melalui Purwakarta yang dibuka kemudian.
Pembukaan jalur transportasi Bandung–Batavia ini semakin memudahkan hubungan kedua kota dan kondisi ini mendorong semakin cepatnya pergerakan roda perekonomian di Bandung. Sampai pertengahan abad ke-18, perjalanan dari Batavia ke pedalaman Priangan dilakukan dengan menggunakan rakit atau perahu melewati Sungai Citarum atau Cimanuk. Menurut catatan perjalanan yang ditemukan E.C.G. Molsbergen (1935), baru pada tahun 1786 jalan setapak yang dapat dilewati kuda mulai menghubungkan Batavia–Bogor–Cianjur–Bandung. Jalur tersebut memiliki arti penting bagi kepentingan perekonomian kompeni Belanda, sebab pada tahun 1789 Pieter Engelhard telah membuka perkebunan kopi di lereng selatan Gunung Tangkubanparahu. Hasil tanaman kopi tersebut memberi panen yang sangat memuaskan pada tahun 1807 (Kunto, 1984:11). Akibatnya dengan pesatnya pembangunan Bandung ini telah mendorong perubahan dalam pengelolaan wilayah.

3. Batavia
Pada masa pemerintahannya, Daendels memindahkan ibukota pemerintahan dari Batavia ke Wallevreden. Lalu memindahkan tempat tinggalnya dari Batavia ke Buitenzorg (Bogor). Tempat tinggalnya itulah yang kini dikenal sebagai Istana Bogor.

Secara umum dampak pemerintahan dan kebijakan Daendels di Indonesia yaitu:
Dampak Positif:
– Dikeluarkannya uang kertas.
– Dibangunnya jalan Raya Pos di Bandung sehingga memudahkan perekonomian di Bandung.
Dampak negatif:
– Masyarakat Indonesia semakin miskin karena diharuskan membayar pajak.
– Masyarakat Indonesia dipaksa melakukan kerja rodi yang hasilnya untuk para koloni.
– Masyarakat Indonesia menderita.
– Kekayaan alam di Indonesia dikuras.
– Mempekerjakan orang-orang Indonesia demi kepentingan koloni.
– Sebagian wilayah Indonesia dikuasai oleh koloni.
– Terjadinya penentangan dari Raja-Raja Indonesia kepada Daendels.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Walaupun sebenarnya langkah-langkah yang diambil Daedels sebenarnya tidak salah, akan tetapi dikarnakan pelaksanaannya yang sangat diktator sehingga selain banyak raja-raja Indonesia yang menentangnya. Setelah tiga tahun pemerintahannya, Daendels kemudian digantikan oleh Jansens yang awalnya adalah gubernur jendral ditanjung harapan. Atas Panggilan Napoleon Bonaparte pada tahun 1811 yanng memerintahkannya dalam penyerbuan ke rusia setahun kemudian.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s